Demi Kepentingan Asing & Aseng, Jokowi Telah Praktikan ‘Trisakti Gadungan’

Demi Kepentingan Asing & Aseng, Jokowi Telah Praktikan ‘Trisakti Gadungan’

Berita Islam 24H - Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK), Salamuddin Daeng menyebut saat ini, segala lini baik itu perekonomian atau politik sudah digenggam kelompok asing dan aseng.

Setelah sukses meletakkan dasar-dasarnya pada era kepemimpinan BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ternyata supremasi asing dan taipan aseng itu telah mencapai bentuk terbaiknya pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Bukti kekohohan semangat neo kolonialisme dan liberalisme (nekolim) yang digemborkan pihak asing dan aseng itu terlihat dari seluruh program Pemerintahan jokowi saat ini. Baik yang termuat dalam Nawacita, paket kebijakan ekonomi, program pengampunan pajak (tax amnesty).

“Proyek itu tidak lain adalah merupakan proyek asing dan para taipan aseng untuk mengangkangi seluruh sektor ekonomi nasional,” ujar Salamudding di Jakarta, Minggu (27/11).

Secara kasat mata, kata dia, ekonomi Indonesia dewasa ini telah jatuh sepenuhnya di bawah penguasaan asing dan kendali para taipan aseng. Mereka telah mengambil pola kolonial dalam menguasai sumber daya ekonomi tersebut.

“Makanya, untuk memuluskan jalan mereka, proyek-proyek tersebut berhasil dikemas dalam konsep ‘trisakti gadungan’,” kritik Salamuddin.

“Trisakti Gadungan” itu berisi, pertama, pembangunan ditopang investasi asing; kedua, pemenuhan kebutuhan rakyat oleh barang-barang impor; dan ketiga, keuangan negara dan pemerintah bersandar pada utang luar negeri.

Dan saat ini sudah terlihat, sebagian besar tanah telah jatuh ke tangan asing, sumber daya alam dikeruk dan diangkut ke luar negeri dan sebagian besar keuantungan jatuh ke tangan mereka dan ditempatkan di lembaga keuangan mereka dan di luar negeri.

“Pribumi dan umat islam hanya disisakan sampah, limbah dan kotoran. Para birokrat negara menjadi piaraan untuk melegitimasi seluruh praktik penguasaan ekonomi cara kolonial tersebut,” kecamnya.

Sementara liberalisasi impor, kata dia, telah menjadikan asing dan taipan aseng sebagai sindikat utama yang mengendalikan impor. Liberalisasi investasi telah membuka pintu lebar-lebar asing dan taipan aseng untuk menguasai tanah dan sumber daya alam tadi.

Sedangkan privatisasi sektor publik memberi kesempatan leluasa kepada mereka untuk mengeruk keuangan publik dari bisnis infrastruktur, energi, pendidikan dan kesehatan.

“Dan ironisnya, pada saat modal asing dan taipan aseng semakin kaya raya, justru negara semakin hari semakin kurus kering. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mengalami defisit yang semakin melebar,” tandas Salamuddin.

Tapi di satu sisi, tegas dia, target penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya tidak pernah tercapai. “Ini membuktikan bahwa neoliberalisme telah membangkrutkan negara,” kecamnya.

Sejauh ini, nekolim ini telah memaksa pemerintahan memburu sumber pembiayaan pemerintahan dari utang. Bayangkan pada tahun pertama perintahan Jokowi, di tahun 2015, harus berhutang lebih dari Rp500 triliun untuk menutup kekurangan anggaran.

Selanjutnya tahun 2016, pemerintah mencari utang hingga Rp725 triliun untuk menutupi kekurangan uang dalam menjalankan pemerintahan. Dan utang ini telah mencapai lebih dari dua kali utang pemerintahan Orde Baru selama 30 tahun pada tingkat kurs saat ini.

“Di saat negara lemah, modal asing dan sindikat tapian aseng justru memperoleh kekuasaan politiknya secara sempurna dengan mengatur seluruh pemerintahan yang pernah ada pada era reformasi,” pungkas dia. [beritaislam24h.net / ac]

ADSENSE HERE

Permadi: “Untuk lengserkan Ahok, jatuhkan dulu Megawati dan Jokowi”

Permadi: “Untuk lengserkan Ahok, jatuhkan dulu Megawati dan Jokowi”

Berita Islam 24H - Eks Anggota DPR era Orde Baru, Permadi, menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan sulit untuk ditindak. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta itu dilindungi oleh kekuatan besar di antaranya organisasi ‘Sembilan Naga’.

Menurut Permadi, organisasi Sembilan Naga sudah menguasai perekonomian di seluruh Indonesia. Bahkan, figur sekelas Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo pun sudah dikuasai oleh konglomerat itu.

“Sehingga, untuk lengserkan Ahok, jatuhkan dulu Megawati dan Jokowi,” kata Permadi saat acara diskusi di Gedung PB Himpunan Mahasiswa Islam, Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Permadi menuturkan, perlu upaya keras untuk melengserkan Ahok lantaran kekuatan besar yang membekingi Cagub DKI itu. “Tak mudah menjungkalkan Jokowi dan Megawati, harus ada upaya kuat dan soliditas yang baik,” ujarnya.

Permadi sendiri mengklaim bahwa upayanya itu bukan makar melainkan suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang sudah bertindak arogan.

“Ini upaya kritik terhadap pemerintah. Siapapun tak bisa melindungi si penista agama (Ahok),” pungkasnya. [beritaislam24h.net / kc]

ADSENSE HERE

Gerindra temukan 104 ribu pemilih siluman di Pilgub DKI

Gerindra temukan 104 ribu pemilih siluman di Pilgub DKI

Berita Islam 24H - Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik merilis data hasil penyisiran departemen data tim pemenangan Anies-Sandi. Hasilnya menunjukkan adanya pemilih siluman yang angkanya mencapai 104.826.

"Kami sisir dari data DPS yang diterima dari KPU. Hasilnya kami menemukan beberapa hal yang menurut kami bermasalah di atas 104.826 daftar pemilih sementara (DPS)," kata Taufik di Posko pemenangan Anies-Sandi jalan Cicurug No. 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11).

Lebih lanjut Taufik menuturkan ada 43.427 pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang ganda. Selain itu juga ada 817 dengan NIK hingga tiga orang.

"Tidak hanya triple NIK, bahkan ada yang empat, lima, hingga delapan NIK yang sama," ucap Taufik.

Taufik melanjutkan, ada 59.713 data pemilih yang tidak memiliki kartu keluarga (KK). Ditambah ada ratusan keluarga yang memiliki nomor KK yang sama.

"Ini kan aneh. Sebab NIK itu keluar dari KK. Masa KK tidak ada," ucap Taufik.

Secara umum, sejumlah daftar bermasalah itu paling banyak berada di kawasan Jakarta Timur. Hingga saat ini, tim data masih melakukan penyisiran.

Hasil temuan tersebut kata dia akan menjadi masalah dan mengganggu penyelenggaraan Pilgub DKI tahun depan. Karenanya, Taufik meminta agar KPU mau bersama-sama mengoreksi DPS sebelum rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 8 Desember mendatang.

"Kalau tidak segera diselesaikan, maka nantinya ratusan ribu daftar itu akan menjadi pemilih siluman. Hari ini kami sudah bersurat ke KPU yang langsung ditembuskan ke Dinas Dukcapil (Penduduk Catatan Sipil)," tutur Taufik.

Kata Taufik hal ini memang harus ditembuskan kepada Dinas Dukcapil DKI Jakarta karena menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. "NIK itu memang urusan Dukcapil, tapi verifikasi urusan KPU," imbuhnya. [beritaislam24h.net / mc]

ADSENSE HERE

Djarot Kembali Ditolak Warga

Djarot Kembali Ditolak Warga

Berita Islam 24H - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menghadapi penolakan sejumlah warga di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Djarot melakukan blusukan ke Jalan Administrasi II RT 009/012 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (25/11).

Dari memasuki Jalan Administrasi II Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang, Djarot menyusuri sejumlah jalan hingga masuk Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang. Saat berada di pintu air Petamburan di RW 05 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, muncul sekelompok warga yang menghadang Djarot untuk melewati jalan itu.

"Balik... balik...," kata sejumlah warga yang menghadang sambil mengacungkan tangan agar Djarot tidak meneruskan blusukannya.

Melihat aksi itu, Djarot terus jalan sambil melempar senyuman kepada para penghadang itu, namun mereka tetap membentengi jalan agar Djarot tidak melewati jalan itu. Karena penghadangan itu, Djarot akhirnya balik kanan masuk ke Jalan Administrasi Negara I. Dia melanjutkan blusukan ke kawasan pemukiman warga kemudian tembus ke Jalan Penjernihan 1, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Mantan wali kota Blitar itu terus menyapa dan bersalaman dengan warga sambil melempar senyuman kepada masyarakat. Djarot diiringi warga yang didominasi ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak. Mereka beberapa kali menyerukan "Djarot... Djarot... Merdeka... Merdeka." [beritaislam24h.net / rci]

ADSENSE HERE

Ical-Akbar Isyaratkan Tolak Novanto Ketua DPR Lagi

Ical-Akbar Isyaratkan Tolak Novanto Ketua DPR Lagi

Berita Islam 24H - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Ical mengatakan, dari hasil pertemuan ini ada beberapa hal yang dibahas.

"Kami bicara soal persoalan kenegaraan. Tentu kami juga bicara soal Partai Golkar. Kami berharap bangsa ini bersatu tidak (ada) lagi perpecahan antar elemen bangsa," kata Ical.

Mengenai keputusan DPP yang ingin mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR, Ical mengatakan, seharusnya keputusan strategis melibatkan Dewan Pembina.

"Saya mengatakan,dewan pembina belum mengambil satu sikap. Sebab belum bertemu dengan DPP karena di dalam ART dijelaskan dalam pasal 21 ayat 123, keputusan strategis dibicarakan bersama antara Dewan Pembina dan DPP. Secara eksplisit disebutkan bahwa yang strategis itu capres dan cawapres, lembaga-lembaga negara dan ketiga adalah bahwa nasehat Dewan Pembina harus dilaksanakan oleh DPP," katanya.

Sementara itu, Akbar mengatakan, telah sepakat dengan Dewan Pembina dalam menjalankan tugas kepartaian harus benar-benar fokus, tidak boleh ada rangkap jabatan.

"Kami sepakat bahwa dalam mengemban tugas terkait dengan posisi seseorang, memang sebaiknya seseorang itu betul-betul fokus dalam melaksanakan tugasnya. Karena kita ingin partai kita ke depan semakin baik, dapat dukungan dari publik. Harapannya dalam pemilu 2019 mendatang juga suaranya akan meningkat dari pemilu sebelumnya. Oleh karena itu kami sepakat sebaiknya fokus. Seperti yang dikatakan tadi dua posisi itu kan penting dan strategis," paparnya. [beritaislam24h.net / tsc]

ADSENSE HERE

Politisi Demokrat: Jokowi Sebaiknya Evaluasi Tito Karnavian

Politisi Demokrat: Jokowi Sebaiknya Evaluasi Tito Karnavian

Berita Islam 24H - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus dievaluasi. Alasannya, Tito melontarkan tuduhan adanya aksi makar pada demonstrasi lanjutan menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

"Sebaiknya Presiden Jokowi mengevaluasi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. Sebab membuat masyarakat saling curiga, saling tuduh. Termasuk berdampak pada politik dan ekonomi," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 24 November 2016.

Ia menjelaskan, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden melalui persetujuan DPR. Sehingga keberadaan Kapolri ini bisa ditinjau kembali. Sebab, dugaan akan adanya makar seharusnya disampaikan setelah dilakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Jangan sampai pernyataan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini jadi pertanyaan publik, jangan-jangan Kapolri jadi alat atau pesan sponsor. Masak pernyataan di medsos dianggap makar. Aksi demo berapapun jumlahnya tidak bida dikatakan makar," kata Benny.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam keterangan pers, Senin, 21 November 2016, menegaskan, jika aksi demo nanti untuk menggulingkan pemerintah, maka itu sudah membuat negara dalam negara atau makar.

Tito mengaku mendapat informasi bahwa agenda unjuk rasa nanti bukan hanya terkait proses hukum terhadap kasus penistaan agama. Tapi ada agenda lain.

"Agenda politik lain, di antaranya adalah upaya melakukan makar. Bila itu terjadi, kami lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," tuturnya. [beritaislam24h.net / vnc]

ADSENSE HERE

Jika Ahok Tak Dipenjara, Amien Rais: Saya Akan Memimpin Semua Rakyat Pisah Dari Indonesia

Jika Ahok Tak Dipenjara, Amien Rais: Saya Akan Memimpin Semua Rakyat Pisah Dari Indonesia

Berita Islam 24H - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais mendesak Presiden Jokowi segera menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama. Jika tidak diri mengancam akan memimpin rakyat pisah dari Indonesia.

“Jangan sampai saya yang akan memimpin semua Rakyat Indonesia pisah dari Indonesia, bila Ahok tidak segera ditangkap,” kata Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu saat memberi sambutan dalam acara Resepsi Milad ke-107 Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Minggu (20/11/2016) lalu.

Seharusnya, kata dia, Presiden Jokowi lebih mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif Ahok. Karena menurutnya, kasus ini berpotensi memecah-belah bangsa

“Nasi belum jadi bubur, tangkap segera. Kalau yang lain ditangkap, kenapa ini kok bebas. Ada apa?,” ujar Amien.

Amien menyampaikan hal itu agar Presiden Jokowi memerhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Dia sendiri secara pribadi mengaku mengenal Jokowi sebagai teman baik.

Ia pun menyarankan sebaiknya Jokowi tidak hanya mendengar masukan dari yang asal ‘bapak senang’. Namun juga harus mendengar masukan dari para tokoh, kalangan ulama hingga intelektual. [beritaislam24h.net / nnc]

ADSENSE HERE

Tutup Pintu Bagi Ahok, FBR Buka Peluang Beri Dukungan Untuk Anies Baswedan

Tutup Pintu Bagi Ahok, FBR Buka Peluang Beri Dukungan Untuk Anies Baswedan

Berita Islam 24H - Forum Betawi Rempug (FBR) memastikan tidak akan mendukung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI.

FBR membuka peluang mendukung pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.

Ketua Umum FBR Lutfi Hakim menegaskan organisasi masyarakat yang dipimpinnya, enggan mendukung pemimpin yang kerap berkata kasar, arogan, dan merusak kerukunan beragama.

Ahok dinilai sebagai sosok yang mudah tersinggung dan tidak mampu memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

FBR akan menggelar rapat pimpinan tertutup untuk menentukan arah politik pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Keputusan mendukung Anies atau Agus akan ditentukan sebelum Desember 2016 mendatang.

Lutfi berharap Jakarta dipimpin sosok pemimpin yang merakyat dan mengedepankan program pembangunan berkelanjutan.

Sosok itu, dinilainya melekat pada sosok Anies atau Agus.

"Kami mengharapkan Jakarta dipimpin orang yang merakyat dan mengedepankan program pembangunan berkelanjutan yang menghargai manusia, alam, dan kearifan lokal masyarakat Jakarta," ujar Lutfi saat dihubungi wartawan, Selasa (18/10/2016). [beritaislam24h.net / tnc]

ADSENSE HERE